Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, terkait kasus besar judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam perkara ini, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan mengejutkannya, 11 di antaranya merupakan pegawai aktif Komdigi. Investigasi menyebutkan bahwa salah satu situs yang terlibat, SULTANMENANG, menyediakan berbagai jenis permainan termasuk judi bola—sebuah jenis taruhan yang sangat populer di Indonesia dan kerap digunakan untuk menarik pemain baru.
Baca juga : Budi Arie Terima Fee 50 Persen Dalam Pengamanan Situs Judi Online
Awal Terungkapnya Skandal Judi Bola di Komdigi
Kasus ini bermula dari penyidikan terhadap situs SULTANMENANG yang diketahui menyajikan permainan judi online, termasuk judi bola dan slot. Awalnya hanya dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Namun setelah pengembangan penyidikan, ditemukan adanya keterlibatan oknum dalam tubuh Komdigi yang membantu mengamankan situs-situs judi bola dari pemblokiran.
Pegawai-pegawai tersebut diduga menerima bayaran dari pengelola situs untuk memastikan akses ke platform taruhan tetap aktif, termasuk situs yang khusus menyajikan pasar judi bola dari berbagai liga dunia.
Status Hukum Budi Arie dalam Skandal Judi Online
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, membenarkan bahwa Budi Arie diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dua jalur hukum: penyidikan atas kasus judi online oleh Ditreskrimum dan dugaan korupsi oleh Ditreskrimsus.
“Tadi diperiksa dalam kapasitas saksi,” ujar Ade Safri kepada awak media.
Meskipun berstatus saksi, pemeriksaan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengingat posisi Budi Arie sebagai mantan Menkominfo yang secara struktural memiliki kewenangan atas pemblokiran situs-situs judi bola dan konten ilegal lainnya.
Tujuh Jam Diperiksa, Diberondong 18 Pertanyaan
Budi Arie menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. Ia tiba di Gedung Bareskrim Polri pukul 10.50 WIB, pemeriksaan dimulai pada pukul 11.10 WIB dan baru selesai sekitar pukul 17.13 WIB. Total ada 18 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya mengungkap jaringan judi bola dan judi online yang diduga mendapat perlindungan dari oknum di kementerian. Hingga kini, total 26 saksi telah diperiksa, dengan 15 di antaranya merupakan pegawai aktif Komdigi.
Pernyataan Resmi Budi Arie: Bantah Semua Tuduhan
Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Budi Arie menegaskan bahwa ia hadir sebagai warga negara yang taat hukum dan mendukung penuh upaya pemberantasan judi online.
“Pemberantasan judi online, termasuk judi bola, adalah tanggung jawab kita bersama. Saya mendukung penuh proses hukum ini,” tegasnya.
Ia juga membantah kabar bahwa rumah pribadinya telah digeledah oleh aparat. Menurut Budi, isu tersebut hanyalah fitnah yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkannya.
Judi Bola dan Celah Sistem Digital Pemerintah
Kasus ini membuka fakta mengejutkan bahwa sistem pengawasan situs internet oleh kementerian ternyata bisa “dimainkan” dari dalam. Situs judi bola, yang seharusnya diblokir karena melanggar hukum, justru mendapat “perlindungan” dari oknum yang memiliki akses ke sistem digital negara.
Permainan judi bola telah menjadi salah satu bentuk perjudian paling populer di kalangan masyarakat karena menjanjikan keuntungan besar dengan modal kecil. Situs-situs seperti SULTANMENANG menawarkan berbagai pasar taruhan mulai dari Liga Inggris, Liga Champions, hingga pertandingan lokal, dan ini yang membuatnya diminati serta menjadi sasaran pengawasan.
Penutup: Transparansi Jadi Kunci
Pemeriksaan terhadap Budi Arie menandai bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum, terutama dalam kasus judi bola dan judi online yang sudah meresahkan publik. Diharapkan proses ini berjalan transparan dan mengungkap semua aktor yang terlibat, baik dari dalam kementerian maupun pihak luar.
Jika benar terbukti ada aliran dana dari pengelola situs judi bola kepada pejabat atau staf pemerintah, maka kasus ini bisa menjadi skandal digital terbesar dalam sejarah Indonesia.
