Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Pemerintahan Prabowo Pilih Jalur Diplomasi – Stabilitas Ekonomi Termasuk Sektor Digital dan Judi Bola Jadi Prioritas
Jakarta – Menghadapi kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pemerintahan Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak mengambil langkah balasan. Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dan negosiasi sebagai pendekatan strategis dalam menjaga hubungan bilateral dan stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa respons cepat sedang disiapkan menyusul tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah AS.
Baca juga : Negara ASEAN Takut dan Pilih Dialog dengan Trump
“Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas, Minggu (6/4).
Langkah ini juga mempertimbangkan berbagai sektor penting yang terdampak, seperti industri padat karya yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap potensi dampak pada sektor digital yang kini makin berkembang pesat—termasuk industri hiburan dan layanan daring seperti judi bola, yang tengah menjadi sorotan karena maraknya aktivitas lintas negara secara online.
Prioritaskan Stabilitas Jangka Panjang
Pemerintah menilai pendekatan negosiasi lebih menguntungkan dalam jangka panjang, baik untuk iklim investasi maupun menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Apalagi, dengan kondisi ekonomi global yang dinamis, berbagai sektor seperti apparel, alas kaki, serta teknologi informasi sangat rentan terhadap fluktuasi tarif.
Sebagaimana diketahui, tarif resiprokal AS mulai berlaku 9 April 2025. Meski beberapa produk seperti medis, baja, dan logam mulia dikecualikan, sebagian besar produk ekspor Indonesia tetap terdampak.
Di tengah dinamika ini, pemerintah juga tengah mengkaji dampaknya terhadap layanan digital yang menyentuh berbagai segmen masyarakat, termasuk platform judi bola online yang kini makin banyak digunakan warga Asia Tenggara. Praktik tersebut, meskipun masih memiliki sisi legalitas yang rumit, berpengaruh terhadap perputaran ekonomi digital.
Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
Pemerintah kini tengah aktif berkoordinasi dengan pelaku industri dan asosiasi usaha untuk merumuskan langkah strategis bersama. Forum sosialisasi dan penjaringan masukan dijadwalkan berlangsung pada Senin (7/4) guna merespons kebijakan AS secara komprehensif dan inklusif.
Selain membahas isu tarif, forum tersebut juga membuka ruang diskusi seputar tantangan di sektor digital, termasuk meningkatnya aktivitas platform seperti situs judi bola, yang memerlukan pengawasan lebih lanjut namun juga menjadi cerminan tren ekonomi digital lintas batas.
“Bapak Presiden meminta tim bekerja dalam payung deregulasi dan menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet bulan Maret,” lanjut Airlangga.
Membidik Pasar Eropa
Sebagai langkah antisipatif, Indonesia juga mulai membuka jalur pasar baru ke Eropa. Uni Eropa merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat, sehingga penguatan kerja sama dagang di kawasan tersebut dinilai vital untuk diversifikasi ekspor.
Dengan ketegangan dagang antara negara besar seperti AS dan China, menjaga kestabilan ekonomi—termasuk arus masuk modal dari sektor teknologi dan hiburan, seperti industri judi bola internasional—menjadi semakin penting dalam strategi pembangunan ekonomi digital nasional.
tvcgvg