Instruksi Panglima TNI Tentara Jaga Kantor Jaksa

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan instruksi pengamanan terhadap seluruh kantor Kejaksaan di Indonesia. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1192/2025 tanggal 6 Mei 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kerja sama institusional antara TNI dan Kejaksaan, dan bukan sebagai respon terhadap kondisi khusus seperti isu keamanan atau perkara judi bola yang belakangan sering mencuat di masyarakat.

Dalam arahannya, Panglima menempatkan satu Peleton atau 30 prajurit TNI AD di Kejaksaan Tinggi (Kejati), serta satu regu atau 10 orang di Kejaksaan Negeri (Kejari). Pengerahan personel ini murni untuk keperluan pengamanan.

Baca juga : Sejarah Candi Prambanan

Penjelasan TNI

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa Surat Telegram tersebut tergolong sebagai Surat Biasa (SB) dan merupakan bagian dari rutinitas koordinasi antarinstansi.

“Perlu dipahami bahwa dalam institusi TNI, termasuk TNI AD, terdapat berbagai klasifikasi surat yang dikeluarkan sesuai dengan isi dan peruntukannya. Surat ini tergolong Surat Biasa,” ujar Wahyu, Minggu (11/5/2025).

Wahyu menyatakan bahwa bentuk kerja sama pengamanan ini telah berlangsung sebelumnya, khususnya setelah dibentuknya struktur Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Dalam struktur ini, dukungan dari TNI merupakan bagian dari sistem kerja yang sudah terorganisir dan berjalan secara hierarkis.

Meski disebutkan satu peleton untuk Kejati dan satu regu untuk Kejari, pelaksanaan teknis di lapangan akan menyesuaikan kebutuhan. “Secara teknis jumlah personel yang akan bertugas dibagi dalam kelompok 2 hingga 3 orang,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada latar belakang khusus yang melatarbelakangi diterbitkannya surat tersebut. “Ini bukan respons terhadap hal-hal khusus, seperti penanganan kasus judi bola atau kriminalitas lainnya. Ini adalah bagian dari kerja sama preventif yang bersifat rutin,” jelas Wahyu.

Lingkup Kerja Sama

Adapun ruang lingkup kerja sama TNI dan Kejaksaan meliputi:

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Pertukaran informasi untuk penegakan hukum;
3. Penugasan prajurit TNI di Kejaksaan;
4. Penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI;
5. Dukungan personel TNI dalam tugas Kejaksaan;
6. Dukungan TNI dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk tindakan hukum dalam kasus seperti korupsi atau judi bola;
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas;
8. Koordinasi teknis penyidikan, penuntutan, dan perkara koneksitas.

Brigjen Wahyu menutup dengan menegaskan bahwa TNI AD akan selalu bertindak profesional dan proporsional, menjunjung tinggi aturan hukum dalam setiap langkahnya, termasuk dalam penanganan berbagai kasus hukum seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga kejahatan siber dan judi bola yang tengah jadi sorotan publik.