Wacana legalisasi kasino di Indonesia sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak kembali mencuat dan memicu kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa langkah ini berisiko tinggi terhadap kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah, yang saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat stagnasi pendapatan dan menurunnya daya beli.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengingatkan bahwa saat ini mayoritas pelaku perjudian di Indonesia berasal dari kalangan berpenghasilan rendah hingga menengah. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 71 persen pelaku judi memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.
Baca juga : Tanda Anda Hanya Dimanfaatkan Oleh Orang Lain
“Legalitas kasino bisa mendorong minat masyarakat kelas menengah untuk berjudi, karena ada harapan palsu bisa mendapatkan kekayaan secara instan,” jelas Huda kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (27/5). Ia juga menekankan bahwa motif utama pemain judi, termasuk judi bola, adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara cepat.
Namun, kenyataannya berbeda. Banyak sistem permainan—baik di kasino fisik maupun platform judi online seperti judi bola—dirancang untuk menguntungkan penyelenggara. “Biasanya, mereka (pemain) memang diberikan kemenangan satu dua kali, tapi setelah itu akan mengalami kekalahan beruntun hingga menjual aset pribadi. Ini yang membuat kelas menengah bisa turun kelas,” tambah Huda.
Legalisasi Kasino: Solusi atau Masalah Baru?
Wacana legalisasi kasino muncul dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, ketika anggota DPR Galih Kartasasmita membandingkan Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA), negara dengan dasar syariah yang mulai membuka peluang kasino demi menambah pemasukan negara.
Meski demikian, banyak pihak justru khawatir legalisasi ini akan semakin memperluas praktik perjudian, termasuk judi bola online, yang saat ini telah menjadi fenomena sosial yang meresahkan. Selain risiko finansial, perjudian jenis ini juga kerap menjebak masyarakat dalam siklus kecanduan dan hutang.
Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mencoba mengambil sudut pandang berbeda. Ia menyebut bahwa kasino yang dikelola negara bisa menjadi solusi untuk menarik penerimaan dalam negeri, asalkan dibarengi dengan pemberantasan judi daring ilegal. Dalam pandangannya, negara seharusnya mengambil alih kendali daripada membiarkan uang triliunan rupiah mengalir ke luar negeri lewat situs judi bola ilegal.
Sejarah Legalisasi Judi di Indonesia
Indonesia sebenarnya pernah memiliki pengalaman mengelola perjudian secara legal. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada era 1966–1977 melegalkan sejumlah bentuk perjudian, termasuk kasino, sebagai cara mendanai pembangunan ibu kota. Meski menuai pro dan kontra, kebijakan tersebut berhasil menyumbang pendapatan yang signifikan bagi daerah.
Namun, konteks saat ini sangat berbeda. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet membuat judi bola dan bentuk perjudian daring lainnya semakin sulit diawasi. Jika kasino dilegalkan tanpa regulasi ketat, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin mudah terdorong untuk berjudi, baik secara langsung maupun daring.
Penutup
Legalitas kasino di Indonesia harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Alih-alih menjadi solusi untuk menambah pemasukan negara, kebijakan ini justru bisa memperparah ketimpangan sosial jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan edukasi publik.
Terlebih, maraknya judi bola online menunjukkan bahwa akses ke perjudian saat ini tidak lagi terbatas pada ruang fisik seperti kasino. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang cermat, maka yang terjadi justru pelemahan lebih dalam terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan—yaitu kelas menengah dan bawah.
uwi0fa