Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai perubahan nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi PSI Perorangan. Perubahan ini menuai perhatian karena mengadopsi konsep partai terbuka, atau yang sebelumnya pernah Jokowi sebut sebagai Partai Super Tbk.
Menurut Jokowi, meskipun tak mempermasalahkan perubahan tersebut, ia merasa konsep yang ia cetuskan telah lebih dulu “diserobot” oleh partai yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
“Gini, itu memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan… Ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Rabu (5/3).
Konsep Partai Super Tbk yang dimaksud Jokowi adalah partai dengan prinsip keterbukaan, di mana semua anggota memiliki hak yang sama, termasuk dalam pemilihan ketua umum. Tidak lagi dimiliki segelintir elite atau keluarga, tetapi menjadi milik kolektif seluruh anggota.
“Partai yang terbuka, super terbuka. Pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya,” tegas Jokowi.
PSI Perorangan: Menuju Partai Modern
PSI secara resmi mengumumkan perubahan nama menjadi “PSI Perorangan” pada 22 Februari lalu. Dalam unggahan Instagram @psi_id, mereka menekankan bahwa partai ini adalah milik anggota secara individu, bukan milik keluarga atau elite politik.
“Partai Perorangan adalah partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” tulis PSI.
“Sistem ini menjadikan PSI sebagai partai ‘super TBK’. Semua anggota punya hak memilih ketua umum,” tambah Wakil Ketua Umum DPP PSI, Bro Andy Budiman.
Langkah ini dinilai sebagai upaya PSI untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman, menjadi partai modern yang partisipatif. Di tengah publik yang kian jenuh dengan politik dinasti dan oligarki partai, pendekatan seperti ini bisa menjadi angin segar—meski tentu perlu dibuktikan secara konkret.
Relevansi dengan Tren Partisipatif Seperti Judi Bola
Fenomena perubahan ini mencerminkan tren keterbukaan dan partisipasi yang juga terlihat dalam berbagai sektor lain, termasuk dalam dunia hiburan dan digital. Misalnya, dalam judi bola yang semakin populer di platform online, konsep “partisipasi langsung” menjadi kunci ketertarikan para pengguna.
Layaknya sistem one man one vote di PSI Perorangan, dalam judi bola setiap individu punya kendali penuh atas pilihan mereka—meskipun dengan risiko yang juga tinggi. Namun keduanya sama-sama menggambarkan bagaimana publik saat ini menginginkan peran lebih aktif, bukan sekadar jadi penonton.
Meski tentunya perbandingan ini tidak untuk menyamakan politik dan judi bola dalam hal etika maupun dampaknya, tapi secara pola partisipasi, masyarakat tampaknya semakin mendambakan sistem yang tidak lagi dikendalikan segelintir elite.
Dengan munculnya PSI Perorangan, politik Indonesia mungkin sedang menuju fase baru yang lebih terbuka. Namun, seperti juga dalam judi bola, sistem baru ini tetap membutuhkan pengawasan dan transparansi agar tidak justru menjadi permainan yang hanya menguntungkan segelintir pihak di balik layar.
