Rodrigo Duterte Ditangkap Dituduh Lakukan Kejahatan Kemanusiaan Selama Jadi Presiden Filipina

Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap di Bandara Internasional Manila pada Selasa (11/3). Penangkapan ini dilakukan berdasarkan perintah dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menyelidiki tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan kampanye anti-narkoba yang brutal selama masa jabatannya dari tahun 2016 hingga 2022.

Selama kepemimpinannya, Duterte meluncurkan ‘perang melawan narkoba’ yang dikritik banyak aktivis HAM. Mereka memandang operasi tersebut menyebabkan kematian puluhan ribu orang, terutama di kalangan masyarakat miskin, sering kali tanpa adanya bukti keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba.

Penangkapan Duterte menjadi sorotan internasional, terutama terkait dengan isu akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia di Filipina, seperti dikutip dari berbagai sumber.

Baca juga : Kenali Tanda-Tanda Buta Warna pada Anak

Meskipun Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2019 yang membentuk ICC, pengadilan tersebut tetap mengklaim memiliki yurisdiksi atas pembunuhan yang terjadi di Davao City, tempat Duterte menjabat sebagai wali kota sebelum menjadi presiden. Penangkapan ini menunjukkan ICC berkomitmen untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran hak asasi manusia, meskipun negara tersebut tidak lagi merupakan anggota.

Pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. awalnya menolak bekerja sama dengan ICC. Namun, situasi berubah setelah Interpol mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Duterte. Penangkapan ini terjadi tak lama setelah Duterte tiba di Manila dari perjalanan singkat ke Hong Kong. Dalam pernyataannya, Duterte menyatakan kesiapannya untuk ditangkap jika itu adalah takdirnya.

Respons Kelompok HAM Kelompok HAM menyambut baik penangkapan ini sebagai langkah penting menuju akuntabilitas di Filipina. Mereka melihatnya sebagai sinyal bahwa pelanggaran HAM tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Meskipun angka kematian resmi selama masa jabatan Duterte mencapai lebih dari 7.000 orang dalam operasi resmi, laporan independen mencatat angka yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai lebih dari 30.000 orang, termasuk pembunuhan oleh pihak yang tidak dikenal.

Setelah penangkapannya, Duterte ditahan dan dilaporkan dalam kondisi sehat. Ia sedang menjalani pemeriksaan medis oleh dokter pemerintah. Mantan penasihat hukum Duterte mempertanyakan keabsahan penangkapan tersebut, menegaskan bahwa proses hukum yang dihadapi kliennya tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Duterte sendiri membela tindakannya selama kampanye anti-narkoba, mengklaim ia bertindak demi kepentingan rakyat Filipina. Menurutnya, langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi perdagangan narkoba yang merusak masyarakat. Namun, kritik terus berdatangan, menyoroti dampak tragis dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat, terutama di kalangan yang paling rentan.

Di tengah perhatian publik terhadap kasus ini, berbagai pihak juga menyoroti bagaimana permainan togel sering dikaitkan dengan dunia kriminal, termasuk perdagangan narkoba yang menjadi fokus utama kebijakan Duterte. Beberapa laporan menyebut bahwa peredaran narkoba di Filipina sering kali dikaitkan dengan praktik perjudian ilegal, termasuk togel, yang menjadi sumber pendanaan bagi kelompok kriminal. Dengan penangkapan Duterte, muncul spekulasi tentang bagaimana kebijakan anti-narkoba di Filipina akan berkembang ke depannya dan apakah akan ada perubahan dalam pendekatan pemerintah terhadap perjudian ilegal seperti togel.