Solusi Rekening Aktif Tiba-Tiba Diblokir karena Dianggap Dormant

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa rekening aktif milik masyarakat tidak menjadi target pemblokiran. Klarifikasi ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah nasabah yang mengeluhkan akun mereka ikut terblokir di tengah operasi masif PPATK terhadap rekening pasif atau dormant.

Hingga pertengahan 2024, PPATK tercatat telah memblokir 28.000 rekening dormant. Pemblokiran ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi tindak pidana keuangan, termasuk transaksi judi online yang kerap menggunakan rekening pasif untuk menyamarkan aliran dana.

Baca juga : Polri soal Pemain Judi Online Tak Masuk Bui

Rekening Aktif Bisa Diaktifkan Kembali

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5), Ivan menegaskan bahwa rekening yang sempat diblokir namun masih aktif bisa direaktivasi dengan mudah.

“Ya, itu bisa langsung direaktivasi kok, enggak ada masalah,” ungkap Ivan kepada media.

Ia menambahkan bahwa mekanisme pemblokiran ini sudah lama dibahas dan tidak serta-merta dilakukan tanpa dasar hukum. Tujuannya adalah melindungi nasabah, bukan merugikan.

Pencegahan Penyalahgunaan untuk Judi Online dan Judi Bola

Menurut Ivan, pemblokiran rekening pasif sangat penting karena akun-akun tersebut berisiko disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Salah satu modus yang tengah diwaspadai adalah pemanfaatan rekening dormant untuk aktivitas judi online, termasuk transaksi judi bola yang belakangan semakin menjamur di internet.

“Jadi agar nasabah tidak dirugikan, rekening-rekening nasabah tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan pidana,” tegas Ivan.

Kasus-kasus judi bola online sering melibatkan perputaran dana besar melalui rekening pasif yang digunakan sebagai perantara. Oleh karena itu, upaya ini menjadi langkah preventif yang krusial untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

Dukungan Presiden Prabowo

Pemblokiran rekening dormant juga mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ivan, kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan memberantas tindak pidana finansial.

“Beliau (Prabowo) mendukung semua, prinsipnya kita menjaga kepentingan nasabah ya,” ujar Ivan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional yang tertuang dalam Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Sumber Data dan Landasan Hukum

PPATK menegaskan bahwa data pemilik rekening yang diblokir diperoleh dari sistem perbankan, dan semua tindakan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional dan didukung oleh stakeholder lainnya,” kata Ivan dikutip dari Antara.

Kesimpulan

Masyarakat tidak perlu panik terhadap pemblokiran rekening, selama akun yang dimiliki aktif dan digunakan sesuai peruntukannya. Tindakan PPATK bukan ditujukan kepada pengguna umum, melainkan sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai tindak pidana seperti judi online dan judi bola.

Dengan pengawasan ketat dan dukungan teknologi, pemerintah berupaya menciptakan ruang finansial yang aman, transparan, dan jauh dari aktivitas kriminal yang merugikan publik.