tips jitu memberantas judi online

Masyarakat Dapat Berperan Aktif dalam Pemberantasan Judi Online

Upaya pemberantasan judi online di Indonesia membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat sebagai bagian dari kekuatan civil society juga memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran praktik judi online yang semakin merugikan negara dan rakyat.

Pentingnya Peran Masyarakat

Baca juga : Viral Video WNI Mengaku Disekap di Kamboja

Menurut Abdi Rahmat, seorang sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, pemberantasan judi online adalah tanggung jawab negara yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum. Namun, jika negara dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas tersebut, masyarakat dapat mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas.

“Peran masyarakat sebenarnya lebih kuat pada area pengendalian sosial (social control) yang bersifat preventif,” ungkap Abdi. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dapat dilakukan melalui penguatan norma dan nilai sosial, seperti nilai agama, kerja keras, dan tanggung jawab, yang memandang judi online sebagai penyimpangan.

Langkah-Langkah Preventif

Abdi menekankan pentingnya pengendalian sosial yang dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Sosialisasi dan edukasi terkait bahaya judi online dapat dilakukan melalui:

• Keluarga: Diskusi dan penyadaran mengenai dampak buruk judi online.
• Sekolah: Program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika.
• Kegiatan Keagamaan: Ceramah atau diskusi yang mengedepankan ajaran agama untuk menghindari perilaku menyimpang.
• Media Massa: Kampanye edukatif tentang risiko dan konsekuensi judi online.

Langkah-Langkah Ofensif

Jika pendekatan preventif tidak cukup, organisasi masyarakat dapat memainkan peran lebih ofensif. Abdi menyarankan berbagai strategi advokasi, seperti:

• Kampanye Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online.
• Tekanan Hukum: Melakukan class action atau demonstrasi untuk mendesak pemerintah bertindak lebih tegas.
• Kolaborasi dan Aliansi: Membentuk jejaring organisasi untuk memperkuat upaya advokasi.

Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online

Untuk mengatasi maraknya judi online, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam . Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti:

• Kementerian Agama
• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
• Kementerian Sosial
• Kepolisian
• Kejaksaan
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Di tingkat daerah, pemerintah juga membentuk Satgas Judi Online untuk mendukung efektivitas pemberantasan. Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas, Usman Kansong, menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Satgas ini adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online, termasuk dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan kriminalitas.

Kesimpulan

Pemberantasan judi online memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Selain memperkuat norma dan nilai sosial, masyarakat dapat berperan aktif melalui edukasi, advokasi, dan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak lebih efektif. Dengan sinergi yang baik, dampak buruk judi online terhadap masyarakat dapat diminimalisir secara signifikan.